Analisis Akademis: Menyoroti Ketidakjelasan dan Risiko Gagal Program Dillah-MT di Tanjab Timur

Oleh: Dian Baskoro,MBA

Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pasangan calon Dillah-MT telah mengajukan serangkaian program yang ambisius untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, ada beberapa pertanyaan mengenai ketepatan strategi dan kelayakan anggaran dari 18 program yang diusulkan, terutama di tengah kondisi anggaran APBD yang terbatas. Program-program tersebut meliputi perbaikan tanggul, bantuan kapal kepada nelayan, pembangunan rumah layak huni, dan penyediaan BPJS kesehatan gratis. Analisis ini akan membahas ketidakjelasan dan risiko dari program-program tersebut, dengan mengacu pada data yang relevan serta regulasi yang ada, termasuk Undang-Undang Otonomi Daerah.

1. Kondisi Anggaran APBD yang Menjerit

Kabupaten Tanjab Timur menghadapi tantangan serius dalam hal anggaran APBD. Mengacu pada laporan keuangan daerah, terdapat pengurangan signifikan dalam alokasi dana akibat berkurangnya pendapatan asli daerah (PAD) dan dampak dari paca pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan anggaran untuk program-program pembangunan menjadi sangat terbatas.

Misalnya, pada APBD 2023, realisasi pendapatan daerah hanya mencapai 75% dari target yang ditetapkan, yang menyebabkan kekurangan dalam pendanaan untuk program prioritas. Dalam situasi ini, mengalokasikan dana untuk 18 program yang ambisius tanpa perencanaan yang matang dapat berisiko menambah beban utang daerah dan memperburuk kondisi keuangan.

2. Tumpang Tindih dengan Program Pusat dan Provinsi

Banyak dari program yang diusulkan Dillah-MT memiliki kesamaan dengan program yang sudah ada di tingkat pusat dan provinsi. Misalnya, program bantuan kapal 10 GT dan BPJS kesehatan gratis sudah merupakan program prioritas pemerintah pusat dan provinsi.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pembangunan daerah, program yang diusulkan oleh pemerintah daerah harus mempertimbangkan program-program yang telah ada untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan efisiensi penggunaan anggaran. Dengan mengusulkan program yang sama tanpa adanya inovasi atau pendekatan baru, Dillah-MT berisiko membuang sumber daya yang terbatas.

3. Analisis Program Spesifik

Perbaikan 1000 km Tanggul dengan 1 Excavator untuk 3 Desa:

Program ini tampak tidak realistis. Dengan hanya satu excavator untuk memperbaiki 3 Desa dengan target 1000 km tanggul, kecepatan dan efisiensi kerja akan sangat terbatas. Ditambah lagi, pemeliharaan tanggul merupakan tanggung jawab yang harus dikelola secara berkelanjutan, bukan hanya perbaikan satu kali.

Bantuan Kapal 10 GT kepada Nelayan dan bantuan langsung kepada 5150 Nelayan:

Meskipun memberikan bantuan kepada nelayan adalah langkah positif, tidak ada kejelasan mengenai kriteria penerima bantuan. Selain itu, dalam konteks ekonomi yang sedang tidak stabil, mengandalkan bantuan tanpa pendampingan usaha dapat membuat nelayan tergantung pada bantuan.

Pembangunan 1000 Rumah Layak Huni:

Membangun rumah layak huni memerlukan perencanaan yang komprehensif, termasuk pemilihan lokasi, penyediaan infrastruktur pendukung, dan ketersediaan dana. Tanpa kajian yang mendalam, program ini berisiko menjadi proyek yang tidak terkelola dengan baik.

BPJS Kesehatan Gratis untuk Seluruh Masyarakat: 

Kebijakan ini berpotensi melanggar prinsip keuangan daerah yang berkelanjutan. Menyediakan layanan kesehatan gratis untuk seluruh masyarakat memerlukan biaya yang sangat besar dan dapat menguras APBD, yang pada akhirnya berdampak negatif pada program-program lain yang lebih mendesak, program ini sudah diakomodir oleh pemerintah pusat dalam program BPJS Kesehatan.

4. Regulasi dan Kebijakan Otonomi Daerah

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merumuskan dan melaksanakan program-program sesuai kebutuhan daerah. Namun, hal ini harus tetap berlandaskan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Program yang tidak terencana dengan baik dapat mengakibatkan pemborosan dan korupsi.

Secara keseluruhan berdasarkan analisa sederhana diatas, 18 program yang diusulkan oleh Dillah-MT perlu dievaluasi kembali dalam konteks kondisi anggaran APBD yang menjerit dan potensi tumpang tindih dengan program pusat dan provinsi. Tanpa perencanaan yang strategis dan implementasi yang realistis, program-program tersebut berisiko tidak hanya gagal, tetapi juga dapat menambah beban keuangan daerah yang sudah tertekan. Untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, diperlukan pendekatan yang lebih sistematis dan kolaboratif dalam perencanaan dan pelaksanaan program, serta memastikan bahwa semua program memiliki landasan hukum dan anggaran yang jelas.